PKB Beri Pesan Khusus Soal Kinerja Pimpinan DPRD Depok

AKURAT News- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui fraksinya di DPRD Depok berikan pesan khusus terhadap kinerja para anggota serta pimpinan DPRD usai pengambilan sumpah dan janji pimpinan yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri Kota Depok, Ridwan serta disaksikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ade Supriyatna dari PKS ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Kota Depok periode 2024-2029 bersama Yeti Wulandari (Gerindra), Tajudin Tabri (Golkar), dan Yuni Indriany (PDIP) sebagai Wakil Ketua.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Depok mengucapkan selamat serta memberi sejumlah sinyal politis kepada para unsur pimpinan DPRD Depok.

" Pertama, Fraksi PKB mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru ditetapkan meski, ada keterlambatan yang cukup panjang setelah pelantikan anggota DPRD Depok pada 3 September lalu ", ucap Ketua Fraksi PKB, Siswanto di gedung DPRD Depok.

Pihaknya berharap setiap keputusan yang dikeluarkan harus bersifat kolektif kolekgial dan unsur pimpinan harus bisa menjalankan sebagai pemimpin yang adil sesuai tertuang juga dalam suatu hadist dalam ajaran Islam.

" PKB tidak mengatakan bahwa pimpinan DPRD periode sebelumnya tidak berbuat adil. Tidak, akan tetapi alangkah baiknya dari komposisi atau empat pimpinan DPRD saat ini, lebih bisa berbuat adil lagi ", kata Siswanto.

Menurutnya, unsur pimpinan perlu mengambil kebijakan dan semuanya harus bisa memberi manfaat serta bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh fraksi di DPRD, termasuk PKB.

" PKB punya konstituen dalam Pileg kemarin (2024) itu ada hampir 100.000 konstituen dan itu harus bisa mendapat manfaatnya ketika mereka menyerahkan amanahnya kepada kami (Fraksi PKB) sebagai wakil rakyatnya ", ujar Siswanto.

Fraksi PKB menilai, panjangnya proses penetapan pimpinan tentunya berdampak pada kerja-kerja anggota legislatif untuk kepentingan masyarakat. Sementara, masyarakat juga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk para wakilnya bekerja.

Idealnya, lanjut Siswanto, sejak dilakukan pelantikan para anggota dewan pada 3 September 2024 lalu itu, sudah dilakukan marathon pada kerja-kerja pembahasan unsur pimpinan serta Alat Kelengkapan Dewan atau AKD dan selanjutnya.

Paripurna untuk menentukan komposisi pimpinan DPRD, masih kata Siswanto, baru dilakukan saat waktu dilakukan orientasi para anggota dewan di Bandung sekitar dua pekan lalu. " Itu baru dibuat kesepakatan penentuan komposisi pimpinan dewan dan setelahnya satu Minggu lalu diajukan ke Provinsi dan akhirnya baru hari ini akhirnya dilakukan penetapan pimpinan dewan ", ujarnya.

Padahal, masih kata Siswanto, ketentuan tahapannya itu ketika semua fraksi, semua anggota dewan menyetujui ada pembahasan pimpinan definitif, lalu kemudian diserahkan ke Wali Kota yang kemudian mengajukan surat keputusan penetapan pimpinan definitif ke provinsi.

" Setelahnya baru surat keputusan keluar dan baru bisa dilakukan pelantikan. Nah, kemarin saya lihat prosesnya tahapannya itu tidak dilakukan dari awal bahkan tidak melakukan tahapan itu ", jelas Siswanto kepada AKURAT News

" Pola kerja pembentukan unsur pimpinan dan AKD di DPRD RI dalam kerja setelah dilakukan pelantikan para anggota dewan seharusnya juga bisa diterapkan di DPRD Depok. Lantaran itu juga,, Depok mungkin jadi salah satu yang terakhir di Jawa Barat untuk penetapan unsur pimpinan ", ungkap politisi PKB anyar yang duduk di parlemen.