Masyarakat Timur Minta KPU Batalkan Hasil Rekapitulasi Ulang Jakarta Utara

AKURAT News - Masyarakat Indonesia Timur meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan hasil rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD Kota Jakarta Utara.

Koordinator lapangan, Sandri Rumanama mengatakan, putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dinilai cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstutusi.

Diketahui sebelumnya, hari ini, Kamis 18 Juli 2024, Masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam aksi penyelamat demokrasi melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor KPU RI jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Aksi yang dihadiri oleh ribuan warga masyarakat ini memblokade jalan imam bonjol dan meminta agar perwakilan mereka diterima oleh pihak KPU RI.

" 20% warga DKI ini etnis ras malanesia yakni dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua". Ujar kordinator aksi Sandri Rumanama

Aksi ini berjalan kurang lebih 3 jam didepan KPU-RI dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

Massa aksi juga melakukan orasi silih berganti dan membakar ban bekas di depan kantor KPU RI.

Massa aksi juga berteriak agar KPU-RI tidak mengesahkan hasil pleno rekapitulasi ulang Jakarta Utara karena dianggap cacat.

"Jangan sampai disahkan, masa KPU mensahkan hasil proses yang inskonstitusional". tanya massa aksi.

Dari pihak KPU-RI menerima perwakilan masa dan berdiskusi setelah itu massa melakukan longmarch menuju kantor BAWASLU-RI.

"Jangan mengakali dan mengebiri hak kami, kami siap mati demi harga diri kami". ucap roger perwakilan masyarakat Papua dalam orasinya di Bawaslu-RI

Massa aksi juga menuntut agar BAWASLU memberikan rekomendasi untuk menganulir proses rekapitulasi ulang yang dianggap cacat hukum di KPU Jakarta Utara.

"Bawaslu kami berharap jangan menutup mata atas persoalan ini, prosesnya tidak konstitusional, tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi". pungkas koordinator lapangan Sandri Rumanama.***