Inisiator GNK: Pergerakan Said Didu Diduga Didukung Kelompok Khilafah

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menduga pergerakan Said Didu didukung kelompok khilafah
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menduga pergerakan Said Didu didukung kelompok khilafah

AKURAT News - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menduga kritik yang dilontarkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan PSN Rempang, disemangati oleh kelompok-kelompok berideologi khilafah.

Habib Syakur menilai hal tersebut dapat mendegradasi bangsa dan negara.

"TNI, Polri, dan BIN perlu melakukan pengawasan melekat, bahkan mengaudit pendanaan dari pergerakan Said Didu dan kelompoknya," ujar Habib Syakur dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Selasa, 24 Desember 2024.

Menurutnya, kritik yang dilontarkan Said Didu Cs cenderung memuat propaganda yang dapat menimbulkan sentimen rasisme dan kebencian terhadap pemerintahan.

"Saya menduga, ada tendensi kuat dari Said Didu Cs untuk menggulingkan pemerintahan, terutama pemerintahan Prabowo di masa mendatang," tambahnya.

Habib Syakur juga menyebut bahwa kritik tersebut berpotensi merusak kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

"Jika dibiarkan, mungkin tidak langsung berdampak, tapi kebencian yang terus dilontarkan, terutama kepada Presiden Joko Widodo, tidak sehat bagi stabilitas bangsa," ujarnya.

Pengamat politik dari Indonesia Development Monitoring (IDM), Dedi Rohman, turut mengamini pandangan Habib Syakur.

Ia menyarankan agar aparat penegak hukum dan Badan Intelijen Negara (BIN) segera melakukan investigasi terhadap pergerakan Said Didu dan kelompoknya.

"Patut diduga bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo dengan cara merusak proyek-proyek strategis nasional," ujar Dedi.

Dedi menegaskan, tindakan Said Didu Cs jika tidak diawasi dapat membahayakan keamanan negara.

"Aparat hukum dan BIN harus mulai bergerak untuk memastikan pergerakan tersebut tidak mengganggu stabilitas nasional," tutupnya.***

Penulis: Kemal Maulana
Editor:Redaksi

Baca Juga